Wakil Ketua I DPRD Buton Utara, Sujono (tengah) Ketua Komisi II, Abdul Mustarif (kanan) salah satu anggota DPRD Butur, Hendrik (kiri).
Sekilassultra.com, Buton Utara – Polemik sulitnya pencairan anggaran kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buton Utara (Butur) selama tiga bulan terakhir mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Butur.
Wakil Ketua I DPRD Butur, Sujono, mengakui mengetahui keluhan sejumlah OPD terkait tertundanya pencairan anggaran. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya dirasakan oleh OPD lingkup pemerintah daerah, tetapi juga terjadi di internal Sekretariat DPRD.
“Kalau kita bilang tidak ada, itu sudah kelewatan. Kondisi ini memang terjadi karena keterbatasan kas daerah dan dialami semua OPD, bukan hanya Sekretariat DPRD,” ujar Sujono saat ditemui di Gedung DPRD Butur, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah OPD telah mengajukan permintaan pencairan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, namun selalu mendapat alasan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bahwa kondisi kas daerah belum mencukupi.
Menanggapi kondisi tersebut, Sujono meminta pemerintah daerah segera melakukan penataan ulang terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai, persoalan keterbatasan kas tidak boleh dibiarkan berlarut karena dapat menghambat pelaksanaan program pemerintah.
“Harus segera dilakukan penataan ulang pengelolaan anggaran agar persoalan seperti ini tidak terus terjadi,” tegasnya.
Menurut Sujono, DPRD selama ini telah menerima laporan terkait kondisi keuangan daerah melalui berbagai forum, termasuk saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama OPD.
“DPRD selalu mendapatkan laporan. Kami juga sering memanggil OPD untuk RDP, dan saat itu mereka menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja karena keterbatasan kas,” katanya.
Terkait rencana pemanggilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BKAD untuk meminta penjelasan, Sujono menyebut langkah tersebut masih dapat dilakukan. Namun, DPRD telah memahami bahwa kondisi kas daerah saat ini cukup memprihatinkan.
Ia bahkan menilai persoalan utama bukan terletak pada perencanaan APBD, melainkan pada pengelolaan keuangan daerah.
“Yang salah adalah pengelolaannya. Mungkin pada triwulan pertama kita terlalu banyak melakukan belanja. Dari awal sudah dilakukan belanja-belanja, tetapi akhirnya terjadi kekeliruan karena belanja tidak terkontrol sehingga berdampak pada kesulitan pencairan di triwulan kedua,” ungkapnya.
Meski APBD telah ditetapkan sesuai dengan pos anggaran, Sujono mengaku DPRD juga mempertanyakan mengapa terjadi keterbatasan kas ketika OPD membutuhkan pencairan untuk kegiatan yang sudah dianggarkan.
“APBD kita sudah ditetapkan sesuai pos anggaran. Tetapi kami juga bingung kenapa ketika ada permintaan pencairan dari OPD, kondisi kas justru tidak mencukupi. Hal itu yang lebih mengetahui adalah BKAD,” ujarnya.
DPRD, lanjutnya, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan mengingatkan pemerintah daerah agar segera memenuhi pembayaran kegiatan OPD apabila kondisi kas telah tersedia.
Sujono juga mengungkapkan DPRD akan terus membahas persoalan alur kas daerah untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan dalam perencanaan antara pendapatan dan belanja daerah.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang tidak stabil berpotensi berdampak terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.
“Saat ini jelas ada yang salah dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Sebagai langkah penyelesaian, DPRD Butur merekomendasikan pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan agar persoalan keterlambatan pencairan anggaran tidak kembali terjadi.
“Kami meminta pemerintah daerah menata ulang pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Sujono.
