Muhammad Morgan Zakaria Anggota DPRD Kabupaten Butur dari Fraksi PAN
Sekilassultra.com, Buton Utara – Dunia pendidikan di Kabupaten Buton Utara tengah diguncang. Kebijakan pelantikan kepala sekolah tanpa persetujuan teknis (pertek) kini memicu polemik serius yang berujung pada kegaduhan dan kerugian nyata bagi para guru.
Kebijakan yang seharusnya memperkuat tata kelola pendidikan justru menimbulkan kekacauan administratif. Sejumlah kepala sekolah dinonjob, sementara pejabat yang dilantik tidak diakui secara sistem karena tidak memenuhi prosedur.
Akibatnya, status mereka tidak tercatat sebagai kepala sekolah definitif disistem Kementerian Pendidikan.
Situasi ini mendapat sorotan keras dari anggota DPRD Buton Utara Fraksi PAN, Muh. Morgan Zakaria.
Ia mendesak Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, untuk segera menyelesaikan polemik yang dinilai telah merugikan tenaga pendidik.
“Kepala sekolah yang dilantik tidak sesuai prosedur sehingga tidak terupdate di sistem. Akibatnya dinyatakan tidak definitif oleh Kemendikbud,” ungkap Morgan, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar kesalahan administrasi, tetapi sudah berdampak langsung pada kesejahteraan guru.
Kepala sekolah yang seharusnya berstatus definitif kini hanya dianggap sebagai pelaksana tugas (Plt), sehingga kehilangan hak atas tunjangan sertifikasi.
“Kalau statusnya definitif, sudah otomatis menerima sertifikasi. Tapi karena hanya Plt, mereka dianggap guru biasa. Ini jelas merugikan,” tegasnya.
Morgan menilai, kekacauan ini mencerminkan ketidak patuhan terhadap aturan. Ia menegaskan bahwa bupati butur selaku pejabat yang menandatangani surat keputusan tersebut harus segera melakukan koreksi sebelum dampaknya semakin meluas.
“Siapa pun yang menandatangani SK itu harus bertanggung jawab dan segera meluruskan sesuai aturan. Jangan sampai kebijakan yang keliru justru mengorbankan guru-guru di Butur,” katanya.
Ia juga mengingatkan, kegaduhan di kalangan guru merupakan sinyal bahwa tata kelola pemerintahan sedang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku
“Kalau guru sudah ribut, berarti ada yang tidak beres. Ini peringatan bahwa daerah ini sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Meski demikian, Morgan menilai persoalan ini masih bisa diselesaikan jika pemerintah daerah berani melakukan evaluasi menyeluruh dan kembali pada koridor hukum yang berlaku.
Ia bahkan menyentil bahwa Buton Utara dipimpin oleh sosok berlatar belakang hukum, sehingga semestinya setiap kebijakan benar-benar berlandaskan aturan.
“Seharusnya Butur berdiri di atas aturan. Jangan sampai yang dipersoalkan justru pelanggaran prosedur. Itu bertolak belakang dengan komitmen penegakan hukum yang selama ini digaungkan,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta agar seluruh jajaran terkait segera dievaluasi secara serius.
“Evaluasi semua jajaran di bawah. Daerah ini harus dibenahi, apalagi yang terdampak adalah guru. Kita tidak ingin guru dizalimi, tutupnya.
