Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Utara sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Buton Utara, Fatriah
Sekilassultra.com, Kendari – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Utara sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Buton Utara, Fatriah, bersama rombongan anggota DPRD Buton Utara melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kendari guna memperkuat sektor perikanan dan kelautan di daerah tersebut, mulai dari pengembangan infrastruktur hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan dan keluarganya. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buton Utara dan diterima oleh Kepala PPS Kendari, Kamis, 23 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Fatriah menegaskan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Buton Utara yang membutuhkan perhatian serius dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Menurut dia, penguatan sektor ini tidak cukup hanya menyentuh nelayan sebagai pelaku utama, tetapi juga harus berdampak pada kesejahteraan keluarga nelayan secara berkelanjutan.
“Kami datang untuk memastikan bahwa pembangunan sektor perikanan di Buton Utara berjalan terarah. Tidak hanya soal pelabuhan dan alat tangkap, tetapi juga masa depan anak-anak nelayan yang harus mendapat akses pendidikan dan peningkatan kapasitas,” kata Fatriah dalam pertemuan tersebut.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah peluang bagi anak-anak nelayan di Buton Utara untuk melanjutkan studi di Politeknik Kelautan dan Perikanan. Kesempatan ini terbuka bagi anak nelayan yang memenuhi persyaratan, terutama kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sebagai identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah.
“Kartu KUSUKA ini jangan hanya dipahami sebagai kartu administrasi. Ini adalah pintu masuk untuk berbagai program pemerintah, termasuk akses pendidikan bagi anak nelayan. Ini harus disosialisasikan secara masif,” ujar Fatriah.
Selain pendidikan, rombongan DPRD Buton Utara juga mengkonsultasikan pengembangan dan optimalisasi pelabuhan perikanan yang ada di Buton Utara. Pembahasan mencakup kebutuhan infrastruktur pendukung, peningkatan layanan kepelabuhanan, serta peran pelabuhan sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan.
Kepala PPS Kendari menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai langkah DPRD Buton Utara sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kemajuan sektor perikanan daerah. Ia menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pengelola pelabuhan sangat dibutuhkan untuk mendorong produktivitas dan daya saing nelayan.
“Kami terbuka untuk berkolaborasi, baik dalam pengembangan pelabuhan perikanan, peningkatan kualitas SDM, maupun membuka peluang ekspor hasil laut dari daerah,” katanya.
Dalam forum itu juga dibahas berbagai peluang bantuan alat tangkap bagi nelayan, peningkatan kualitas hasil perikanan, hingga peluang ekspor komoditas laut unggulan dari Buton Utara. Menurut Fatriah, potensi sumber daya laut Buton Utara sangat besar dan perlu dikelola secara terintegrasi agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Potensi laut kita besar, tetapi harus dikelola dengan perencanaan yang matang. Kuncinya adalah proaktif semua stakeholder perikanan, mulai dari pemerintah, DPRD, pelaku usaha, hingga nelayan itu sendiri,” tegasnya.
Fatriah menambahkan, hasil konsultasi dan koordinasi ini akan menjadi bahan tindak lanjut DPRD Buton Utara dalam merumuskan kebijakan dan mendorong program-program yang berpihak pada nelayan. Ia berharap, sinergi dengan PPS Kendari dapat mempercepat terwujudnya sektor perikanan Buton Utara yang maju, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan perikanan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan dan keluarganya. Itu tujuan utama kami,” pungkas Fatriah (adv)
