Foto Bersama Dirjen Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM RI, Usai Gelar Diskusi Mengenai 9 Desa Di Mubar Yang Tidak Memiliki Lampu Penerang.
SEKILASSULTRA.COM, JAKARTA –Lembaga Jaringan Aktivis Anoa Nusantara menggelar aksi di depan gedung Direktorat Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Koordinator Aksi La Ode Muh Didin Alkindi mengatakan pihaknya menggelar aksi terkait sembilan Desa di Kepulauan Muna Barat yang belum miliki akses listrik dan juga air bersih.
“Kami menuntut pemerintah pusat untuk segera melakukan pengadaan Listrik dan sumber air bersih terhadap 9 desa di wilayah kepulauan Muna Barat,” kata La Ode Muh Didin Alkindi dalam keterangannya tertulisnya, Selasa (7/1).
Menurut Didin, ketidakadaan listrik di 9 Desa di Kabupaten Muna Barat itu di akibatkan karena kepastian Pemda Muna Barat yang memiliki tanggung jawab hukum dalam mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat Kepulauan.
Lanjut Didin, 9 pulau yang sedang di perjuangkan di Pusat 4 desa yakni Desa Katela, Desa Bero, Desa Gala, Santigi santigi, telah masuk dalam perencanaan tahun 2026 dengan sistem tenaga surya perumah.
Sementara Desa Meginti, Desa Kangkonawe, Desa Tiga, Desa Pasi Padanga, masuk dalam tahapan perencanaan tahun 2027.
Sementara Desa santiri sudah ada rencana untuk pake kabel laut, namun karena ada kondisi yang harus tidak memungkinkan dalam kajian kelayakan.
“Alhamdulillah 2026 dan 2027, sembilan desa yang di perjuangkan ini akan mendapatkan Lampu penerangan dalam bentuk Per rumah per tenaga surya,” pungkasnya.
Ia menambahkan, 9 desa ini sudah masuk dalam tahap perencanaan tinggal bagaimana kita kawal sampai perealisasian dari program itu.
Perealisasian dari perencanaan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM tersebut, bisa dipercepat bahkan bisa juga terjadi perlambatan tergantung anggaran.
“Kalau misalnya pemerintah daerah siap bantu anggarkan itu bisa lebih cepat dari yang sudah direncanakan ini. Maka dari itu kita harus desak Pemda untuk segera melakukan penganggaran, jangan tutup mata ini Pemda,” tambahnya.
Dirinya tetap akan terus mencari cara agar lampu penerangan bisa terealisasi di 2025, dengan terus melakukan demonstrasi untuk mendapatkan dukungan.
“Kita terus mendesak dengan melakukan demonstrasi, agar ada sinergitas yang di lakukan oleh kementerian-kementerian terkait terutama Kemendes PDT, ESDM dan PUPR juga DPR RI untuk segera merealisasikan kebutuhan dasar masyarakat,” tutupnya.
