Audiensi dengan pihak Kaemendes PDT
SEKILASSULTRA.COM, JAKARTA –Lembaga Jaringan Aktivis Anoa Nusantara (Janusa) menggelar aksi demonstrasi terkait dengan nasib masyarakat sembilan pulau yang ada di Kepulauan, Kabupaten Muna Barat.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Lembaga Janusa tersebut, berkaitan dengan ketidakadaan lampu penerang (PLN/PLTS) dan penyedian air bersih terhadap gugusan pasir yang berpenghuni di Kabupaten Muna Barat.
Sembilan pulau tersebut antara lain Desa Meginti, Desa Kangkonawe, Desa Pasi Padanga, Desa Gala, Desa Katela, Desa Santiri, Desa Bero, Desa Santigi, dan Desa Tiga.
Aksi berlangsung didepan gedung Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Energi Sumber Daya Meniral (ESDM) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Republik Indonesia hari ini, senin (6/1).
Ketidakadaan lampu penerangan (PLN/PLTS) dan sumber air bersih di sembilan Desa, di tiga Kecamatan, Kabupaten Muna Barat terjadi karna tidak ada langkah konkret yang di lakukan oleh pemerintah Daerah dalam menyikapi secara serius permasalahan ini.
“Tidak adanya keseriusan dari pemerintah Daerah kabupaten Muna Barat melihat persoalan yang ada di Kepulauan Muna Barat, semacam di anak tirikan oleh Pemda ini 9 desa,” kata La Ode Muh Didin Alkindi dalam keterangannya, senin (6/1).
Menurutnya, Pengadaan alat penerang PLN/PLTS bisa diusulkan melalui musrembang kabupaten untuk di anggarankan di APBD, tetapi Pemda Mubar tidak melakukannya.
Apa alasan Pemda tidak memperhatikan 9 desa yang ada di Kepulauan ini, sehingga bertahun-tahun masyarakatnya tidak menikmati listrik dan sudah berpuluh tahun tidak ada sumber air bersih, hanya Tuhan yang tau, ujar Didin.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa program air bersih dan lampu penerangan juga menjadi bagian prioritas dalam penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, tinggal bagaimana musrembang di desa antara masyarakat dan pemerintah desa menyepakati hal tersebut.
“Pihak Kementerian Desa PDT menyampaikan kepada kami bahwa penggunaan DD itu setiap tahunnya memang menjadi prioritas pada faktor itu,” ungkap Didin.
Lanjut Didin, meminta kepada Kemendes PDT untuk mengevaluasi seluruh pendamping desa yang ada di kabupaten Muna Barat, terkusus sembilan Pendamping Desa yang ada di wilayah kepulauan.
“Semua pendamping akan dievaluasi, karna isu yang telah kita bawa di sampaikan kepada Menteri langsung, jadi nanti manajemen nasional wilayah timur akan mengevaluasi kinerja para pendamping desa yang berkaitan dengan isu ini,” pungkasnya.
Pihak Kemendes PDT pun menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengetahui persoalan ini dan baru diketahui setelah adanya aksi oleh lembaga Janusa karna pendamping desa tidak pernah menyampaikan laporan terkait persoalan yang terjadi di sembilan Desa di Kepulauan Muna Barat.
“Pasti di evaluasi ini para pendamping,” tutupnya.
