Sekilassultra.com, Kolaka – Perhimpunan Aktivis Nusantara (PERANTARA) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kementerian Perhubungan. Mereka menuntut pencopotan Kapolres dan Syahbandar buntut dugaan maraknya aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kordinator Pusat PERANTARA, Gie Seftian menyebut, berdasarkan hasil investigasi di lapangan menunjukkan adanya aktivitas tambang koridor (illegal) di wilayah Pomalaa, yang mana seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Kolaka dan Syahbandar Pomalaa menindak hal tersebut.
“Kegiatan penambangan ilegal di Pomalaa saat ini diduga ada pembiaran yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kesyahbadaran setempat,” ujar Gie Seftian, Senin (6/1/2025).
Sehingga secara kelembagaan PERANTARA meminta Kapolri untuk mencopot Kapolres Kolaka yang diduga melakukan pembiaran serta dinilai lalai terhadap aktivitas pertambangan nikel ilegal di wilayah Kabupaten kolaka.
“Jika hari ini terdapat aktivitas penambangan ilegal di Pomalaa, itu artinya tindakan melanggar hukum, bisa jadi ada dugaan pembiaran yang dilakukan oleh APH,” ucap Gie.
Ilegal mining yang terjadi di wilayah kerja Syahbandar Pomalaa secara melawan hukum dan merugikan negara tersebut seharusnya tidak luput dari perhatian serta pengawasan Kepala Kantor UPP Kelas III Pomalaa.
“Tentunya ada indikasi bahwa Syahbandar Pomalaa diduga turut terlibat dalam mengeluarkan Surat Izin berlayar (SIB) dan Surat Perintah Berlayar (SPB) terhadap pelaku ilegal mining, jika hal ini terus terjadi maka ini adalah penyelundupan dan penyalahgunaan wewenang,” tegas Gie.
Oleh karenanya sebagai respon atas peristiwa tersebut mereka meminta Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan RI untuk segera mencopot Kepala Syahbandar Kelas III Pomalaa.
Tidak hanya itu pihaknya juga meminta agar Bareskrim polri serta polda sultra untuk berkoordinasi dan turun ke lokasi melakukan penindakan serta membongkar sindikat penambangan ilegal di wilayah Pomalaa.
“Kami berkomitmen untuk terus menyuarakan kebenaran agar ada langkah-langkah terukur yang bisa dilakukan oleh APH dalam memberantas mafia tambang di Sultra,” pungkas Gie.
