Ketgam: Ketua Umum HMI Komisariat UMK Cabang Kendari Juraidin Saat Menyambangi Kejati Sultra
Sekilassultra.com, Kendari – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UMK Cabang Kendari melaporkan PT Satria Kurnia Sampara (SKS) dan Kepala Syahbandar UPP Kelas III Lapuko di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Jum’at, 01/09/2023.
Sebelumnya HMI Komisariat UMK sempat melakukan aksi demonstrasi pada kamis lalu dan hari ini resmi melaporkan PT. SKS serta kepala Syahbandar UPP Kelas III Lapuko.
Ketua Umum HMI Komisariat UMK Cabang Kendari Rasidin menerangkan bahwa, pelaporan tersebut atas dugaan Bongkar Muat Batu Bara Ilegal diatas kawasan konservasi dan Kepala Syahbandar UPP Kelas III Lapuko atas dugaan keterlibatan nya dalam hal memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan bongkar muat batu bara diatas kawasan konservasi teluk Moramo, Konawe Selatan.
“Hari ini kami bertandang ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) untuk melaporkan PT SKS atas dugaan Bongkar Muat Batu Bara Ilegal diatas kawasan konservasi dan Kepala Syahbandar UPP Kelas III Lapuko atas dugaan keterlibatan nya dalam hal memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan bongkar muat batu bara tersebut”, Terang Juraidin sapaan akrabnya.
Selanjutnya juraidin juga menjelaskan ada dugaan bahwa PT. SKS melakukan Bongkar Muat Batu Bara tanpa memiliki Terminal Khusus (Terus) dan Terminal Umum.
“Dugaan kami kuat bahwa PT. SKS ini melakukan Bongkar Muat Batu Bara tanpa memiliki Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Umum” terang Juraidin.
Ketua HMI Komisariat UMK juga membeberkan bahwa dugaan ada keterlibatan Kepala Syahbandar UPP Kelas III Lapuko dalam hal pemberian izin untuk melakukan bongkar muat batu bara tersebut.
“Kami juga menduga ada keterlibatan Kepala Syahbandar UPP Kelas III Lapuko dalam memberikan izin kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan bongkar muat dikawasan konservasi” Jelas ketua umum HMI Komisariat UMK tersebut.
Juraidin berharap agar pihak kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara untuk segera mengusut tuntas kasus ini
“Tentu harapan besar kami pihak kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara segera menindaklanjuti laporan kami serta melakukan proses hukum” tutup juraidin